Kemendikdasmen Revitalisasi 1.277 SMK dan Menperin Dorong Pembaruan Kurikulum Vokasi Berbasis Industri
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kualitas pendidikan vokasi melalui program revitalisasi terhadap 1.277 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah menggunakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, 553 sekolah berstatus negeri dan 724 berstatus swasta. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengumumkan program ini pada 6 November 2026.
Bantuan revitalisasi mencakup pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi, pengadaan perabot, penataan lingkungan, hingga pengecatan bangunan sekolah. Fasilitas yang menjadi sasaran utama meliputi ruang kelas, ruang praktik keterampilan, toilet aksesibel, dan sarana pendukung pembelajaran lainnya. Wamendikdasmen Fajar menegaskan bahwa ketersediaan ruang belajar yang layak dan fasilitas sanitasi yang memadai berpengaruh langsung pada kenyamanan dan motivasi peserta didik.
Menperin: Kurikulum SMK Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Sejalan dengan program revitalisasi fisik tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada 12 November 2026 mendorong seluruh SMK untuk memperbarui kurikulum agar sesuai kebutuhan dunia industri. Sarmuji menyampaikan hal ini dalam acara di Jakarta International Convention Center (JICC) dan menyebut ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan sebagai salah satu penyebab lulusan vokasi kesulitan terserap di lapangan kerja. Menurutnya, sebagian peserta didik masih mempelajari materi berdasarkan kurikulum lama yang tidak mengikuti perkembangan kebutuhan industri.
Bagi siswa dan guru SMKN 3 Kotamobagu, dua kabar ini membawa pesan yang saling melengkapi. Revitalisasi fisik sekolah memberi peluang lebih baik untuk memperbaiki atau menambah fasilitas ruang praktik, sementara desakan pembaruan kurikulum berbasis link and match mendorong setiap program keahlian untuk menyelaraskan materi pembelajaran dengan kompetensi yang nyata dibutuhkan industri saat ini. Langkah praktis yang bisa dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di wilayah Kotamobagu dan Sulawesi Utara, serta secara aktif mengikuti program magang dan praktik kerja lapangan yang relevan.
Sumber: ANTARA News, 6 November 2026; Kompas.com, 12 November 2026